Pencabutan Subsidi Listrik, DPR Ragukan Data Pemerintah

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) untuk 18 Juta pelanggan tergesa-gesa dan memberatkan rakyat. DPR juga meragukan kevalidan data pemerintah dan PLN yang mendasari kebijakan tersebut.

Anggota Komisi XI DPR ini mendorong PLN dan pemerintah untuk lebih peka dan tidak mengambil kebijakan ekonomi yang buruk. Terlebih di saat masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri dimana beban masyarakat sudah tinggi.

"Ini akan membebani rakyat karena data pemerintah dan PLN juga tidak meyakinkan. Fakta di lapangan banyak pelanggan 900 Volt Ampere adalah rakyat yang membutuhkan. Terlebih ini dalam masa Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri, dimana harga-harga barang sedang tinggi dan rakyat sedang banyak pengeluaran. Ini keputusan yang buruk dan tidak dapat diterima," kata Ecky saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Ecky menyampaikan bahwa pengaruh pencabutan subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) terhadap ekonomi rakyat sangat signifikan, karena listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar rakyat.

"Kita sudah melihat bahwa dari data BPS juga menunjukkan pengaruh listrik ke kenaikan harga-harga atau inflasi ini sudah tinggi. Dan tentu secara keseluruhan bebannya akan ditangung semakin berat oleh rakyat terbawah," jelasnya.

"Kita juga tahu tentang permasalahan tidak akuratnya data PLN dan TNP2K. Dengan tambahan biaya Rp80 ribu – Rp150 ribu, tentu akan menjadikan rakyat semakin miskin disebabkan dampak langsung dan tidak langsung atas dicabutnya subsidi tersebut," tambahnya.

Ecky juga menilai bahwa pencabutan subsidi listrik tersebut selain membebani masyarakat sekaligus berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Seperti yang selalu terjadi setiap ada kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah atau administered price, inflasi akan meroket. Akumulasi dari kenaikan belanja masyarakat dan kenaikan harga listrik akan menggerek inflasi lebih buruk lagi," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, sejak tiga tahun lalu ekonomi Indonesia bergerak lamban, sehingga pendapatan masyarakat bawah stagnan. Pada situasi seperti ini ironisnya, pemerintah secara berkelanjutan menaikkan harga barang-barang yang diaturnya.

"Padahal barang-barang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Akibatnya daya beli rakyat makin tergerus dan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Golongan rakyat terbawah akan menjadi yang paling tergerus daya belinya karena membeli barang-barang yang relatif sama dengan golongan lainnya," pungkasnya.