Anggota Komisi XI Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyampaikan 10 rekomendasi kebijakan guna terwujudnya konsolidasi ekonomi nasional. Ecky menyampaikan hal itu sebagai pandangan Fraksi PKS DPR terhadap keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Fraksi PKS menyoroti persoalan ekonomi yang fundamental, terutama masih lebarnya kesenjangan ekonomi serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Ecky mengatakan kesenjangan ekonomi yang lebar dapat mendorong kecemburuan sosial, meningkatkan, ketidakpercayaan antar kelompok, dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial.
"Demikian juga tingginya kemiskinan dan pengangguran membawa dampak kerentanan dan berbagai permasalahan sosial turunan. Masyarakat yang terbelah dan frustrasi akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa," ujarnya.
Menurut Ecky kondisi ekonomi tersebut menjadi tanggung jawab bersama sebagai sebuah bangsa. Berikut 10 poin rekomendasi yang disampaikan Fraksi PKS.
1. Mendorong kebijakan ekonomi politik yang kuat dalam mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan akses terhadap aset berupa lahan maupun permodalan.
2. Mendorong terwujudnya undang-undang yang menjamin kedaulatan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting agar dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Mengembangkan pasar domestik sebagai modal komparatif untuk peningkatan daya saing, penciptaan nilai tambah, dan penyerapan lapangan kerja dalam negeri.
4. Menguatkan rantai pasok industri dan perdagangan dalam negeri serta mengembangkan gerakan cinta produk dalam negeri.
5. Mengembangkan iklim regulasi yang berpihak pada kegiatan inovasi, pengembangan teknologi, serta sektor ekonomi kreatif dan ekonomi hijau.
6. Mengelola sektor keuangan yang adil, efisien, pruden, dan secara produktif menyokong sektor riil.
7. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mendorong tumbuhnya serta memajukan koperasi dan UMKM yang telah terbukti menjadi fondasi perekonomian di saat-saat krisis.
8. Memajukan sektor pertanian dan perikanan melalui kebijakan-kebijakan afirmatif terhadap petani dan nelayan, serta mendorong hilirisasi industri pertanian dan perikanan guna meningkatkan penciptaan nilai tambah sebagai kunci kesejahteraan.
9. Membangun kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral yang berkeadilan, seimbang, berdaulat, bermartabat dan mengutamakan kepentingan nasional.
10. Meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengendalikan masuknya tenaga kerja asing guna menjamin kepentingan nasional dan melindungi tenaga kerja dalam negeri.
