Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diapresiasi. Pertumbuhannya mencapai lebih dari 5,8% dengan inflasi yang terkendali dan angka kemiskinan yang terus menurun. Pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, Selasa (02/05/2017) di NTB, saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja. Hanya saja, Heri mempertanyakan penggunaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak saling sinergis dalam menyikapi penuruanan maupun kenaikan indikator ekonomi. Butuh hubungan sinergis antara pusat dan daerah seperti diserukan Presiden Jokowi dalam Musrembang lalu.
Pertumbuhan ekonomi NTB memang signifikan. Dan yang perlu dimaksimalkan kembali adalah pendapatan pajak, baik berupa PPh dan PPN. Sementara serapan tenaga kerja relatif baik. Di NTB juga banyak proyek BUMN yang ikut mendongkrak pertumbuhan.
“PPh sendiri belum tercermin dengan baik. Ini perlu kita perlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di NTB ini naik mungkin karena adanya pertambangan dan juga proyek-proyek BUMN, seperti Mandalika yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ungkap Heri di sela-sela pertemuan dengan mitra kerja di Ballroom Golden Palace, Kota Mataram, NTB.
Heri berharap, ke depan gubernur, bupati, dan Pemda bisa lebih baik lagi melakukan sinergi dengan lembaga terkait sekaligus bisa mencari sumber-sumber pendanaan yang bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah. “Ini akan berdampak luas, apalagi provinsi NTB sedang memajukan destinasi wisata halal,” tuturnya.
