Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan Komisi IX akan mengusulkan adanya pembentukan badan khusus yang menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Kami mau memperkuat RUU PPILN dengan pembentukan badan yang berada langsung di bawah Presiden, yang mengurus permasalahn TKI dari hulu hingga hillir," jelas Dede usai melakukan rapat dengar pendapat umun (RDPU) dengan NGO dan LSM di bidang buruh migran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/04/2017).
Badan ini dibentuk, lanjut Dede agar tidak ada lagi lempar tanggung jawab antar kementerian ketika ada permasalahan tentang TKI. Namun, sampai saat ini usulan pembentukkan badan ini belum mendapat respon baik dari pemerintah.
"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta badan ini bertanggungjawab kepada presiden melalui kementerian ketenagakerjaan. Kami maunya badan ini berada di bawah presiden langsung. sehingga kalau ada permasalahan TKI, Presiden langsung memanggil satu badan ini untuk diselesaikan," ungkapnya
Lebihlanjut ia mengatakan, terkait pembentukan badan yang langsung berada di bawah Presiden pihaknya mendapat dukungan dari NGO dan LSM di bidang buruh migran.
"Mereka setuju badan ini ada dibawah presiden langsung karena ada 6 juta pekerja yang tidak tahu bagaimana cara berhubungan dengan presiden. Peran badan itu lah yang nanti akan berperan," tegasnya.
Selain pembentukan badan itu, ada beberapa isu krusial lainnya yang masih terus dibahas Komisi IX dengan pemerintah untuk disepakati. yaitu mengenai peran pemerintah daerah, pelayanan satu pintu (psp), pembiayaan, asuransi, PPTKIS, dewan pengawas, hak-hak serta perlindungan TKI, dan sanksi pidana.
"Selama ini kan hanya sanksi administrasi yang diberlakukan kami maunya nanti kedepan diberlakukan sanksi pidana, jadi yang melakukan pelanggaran langsung penjarakan. Isu-isu krusial ini harus disepakati dulu oleh pemerintah, baru kita bahas teknis, mengenai badan kami melalui pimpinana DPR sudah mengirim pesan ke presiden," pungkasnya.
