Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah pusat melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pencanangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meresmikan 120 Desa Migran Produktif(Desmigratif) pada Juni mendatang.
Demikian diungkapkannya usai meninjau persiapan Desa Migran Produktif di Desa Camplong II, Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (07/4/2017).
"Komitmen pemerintah terhadap program ini harus jelas, kalau hanya lip service, pencanangan saja yah gak selesai masalah TKI ini", tutur Irma.
Desa Camplong II yang terletak di Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang akan menjadi percontohan terobosan baru Kemenaker untuk memberdayakan serta meningkatkan pelayanan bagi TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Menurut Irma, program ini dirancang untuk menekan jumlah TKI non-prosedural.
Lebih lanjut, ia menyampaikan provinsi NTT merupakan salah satu wilayah pemasok tenaga migran terbanyak di Malaysia. Buruh migran di Malaysia digaji berkisar RM 1300 - RM 1500 tetapi dengan potongan yang dikenakan, maka mereka hanya menerima bersih RM 500 - RM 700.
"Bahkan ada yang cuma terima RM 300 karena sudah banyak potongan sana sini. Kalau seperti itu, ngapain mereka ke luar negeri, keamanannya tidak terjamin secara hukum juga tidak terlindungi", ucap politisi dari F-NasDem ini.
Sementara, sambung Irma, tanaman perkebunan seperti jambu mete bisa menjadi komiditi bagi warga Desa Camplong II dan sekitarnya sehingga mereka tidak perlu lagi menjadi buruh migran di negeri lain.
"Oleh karena itu Kemenaker harus memberikan pendampingan untuk memberdayakan desa-desa yang menjadi gate pengiriman tenaga kerja ke luar negeri", tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan 120 desa yang akan menjadi Desmigratif pada tahun 2017. Sementara, 20 Desa diantaranya akan dibentuk di wilayah kabupaten/kota kantong TKI di Nusa Tenggara Timur.
Beberapa kabupaten lainnya berada di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat.
