Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penyebutan nama dirinya yang diduga bermasalah pajak adalah upaya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menyerang dirinya. Menurutnya hal itu terjadi karena dia selalu mengkritik KPK.
“Kebetulan kita lagi gencar mendiskusikan dan mengkritik KPK beberapa hari belakangan ini terkait pembelokan isu e-KTP. Lalu KPK menggunakan persidangan untuk menyerang saya,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/03/2017).
Politisi dari Dapil NTB ini menjelaskan, kritik yang diajukannya dalam ruang lingkup tugas konstitusionalnya sebagai Anggota DPR. Maka dari itu, Fahri meminta KPK tidak perlu menakut-nakutinya dengan hal seperti itu.
“Yang saya persoalkan adalah KPK sengaja memanufaktur isu ini supaya saya jadi takut dan diam. Jadi, sekarang enggak ada lagi pejabat yang kritik KPK yang maha kuasa ini. Seolah-olah KPK pasti benar, padahal belum tentu benar di dalamnya,”ujarnya.
Pimpinan DPR Korkesra ini mengatakan tidak perlu ada koalisi yang membuat kita takut sebagai anggota DPR mengkritik jalannya pemerintahan, sebab kita menjalankan amanah dari rakyat.
“Kan tidak sehat bagi demokrasi kalau begini yang dikembangkan. Saya kira ini yang saya khawatirkan. Kalau temen temen mau ngecek soal pajak, silahkan. Tidak ada masalah sama pajak itu, ngga pernah ada urusan,” tukasnya.
Terkait persoalan pajak sendiri, Fahri enggan membahasnya lebih jauh. Yang jelas, dia mengaku sebagai pembayar pajak yang taat dan tidak punya masalah soal itu.“Kalau soal pajaknya, saya enggak mau berbicara. Insya Allah saya adalah pembayar pajak yang baik, bersih dan tidak pernah ada masalah,”katanya
“Saya tidak mau dihubung- hubungkan dengan adanya niat dari petugas pajak untuk mencari-cari kesalahan saya, saya tidak mau itu. Apalagi itu sudah kejadian, meskipun itu ada tanggal-tanggal yang aneh,”lanjutnya
Fahri mengaku belum tahu isi dari percakapan WA khusus antara Pimpinan Dirjen Pajak melalui ajudannya dengan penyelidik pajak kepala subbid. Dirinya juga tidak akan mencari tahu mengenai ini, tapi menurutnya pembocoran ini bukan dilakukan oleh Dirjen Pajak tapi oleh KPK. “Harusnya kalau dia tahu ini rahasia, ini bukan domainnya KPK kenapa harus dibuka,” kata Fahri menambahkan.
