Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Komisi V DPR Tetapkan RKAK/L RAPBN Tahun 2017 Mitra Kerjanya

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah Kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pu Pera, Kementerian PDT, BMKG, BNPP, BPLS dan BPWs, dengan agenda penetapan rencana kerja anggaran RAPBN tahun anggaran 2017 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

“Hari ini kita mensahkan anggaran besar Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V, yang selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran DPR. Kami berharap, hal-hal yang telah disampaikan dalam rapat bersama dengan mitra kerja Komisi V, dapat menjadi komitmen bersama,” ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis.

Fary yang memimpin jalannya raker tersebut mengetok palu sebagai tanda disetujuinya penyempurnaan alokasi anggaran tersebut. Persetujuan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama 10 fraksi di Komisi V, 9 diantaranya menyatakan setuju dan 1 fraksi yakni Gerindra tidak menyampaikan pendapat atau abstain.

“Kementerian mitra kerja kita akan menyusun lebih detil tentang kegiatan-kegiatan program dimasing-masing daerah, untuk itu kita akan mengagendakan kembali RDP dengan para eselon 1 untuk memastikan apakah usulan-usulan program, baik pada saat kunjungan kerja maupun didaerah pemilihan masing-masing anggota dewan sudah dimasukan dalam pembahasan berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, dari total alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp. 101,496 triliun, terbagi ke dalam 11 unit kerja, yakni Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Rp 632 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut beberapa target pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pada 2017 mendatang antara lain di bidang kedaulatan pangan atau ketahanan air yaitu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 4,18 meter kubik per detik, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 274.000 hektar, 39 bendungan (9 baru dan 30 lanjutan), membangun 105 embung-embung, serta 81.000 pembangunan jaringan irigasi. 

Diposting 25-10-2016.

Dia dalam berita ini...

FaryDjemy Francis

Anggota DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Timur II