Saat Ahok dan DPRD Jakarta Kompak Satu Suara Menyikapi Kasus Mangga Besar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sering berselisih paham dengan DPRD DKI Jakarta.

Hubungan keduanya terlihat tidak harmonis karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat.

Meski demikian, keduanya masih bisa sepaham dalam beberapa permasalahan. Contoh paling baru adalah masalah rencana penggusuran permukiman warga di Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat.

Pada Senin (22/8/2016), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengunjungi warga RW 02 Kelurahan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat, yang akan digusur tim penertiban terpadu Pemkot Jakarta Barat.

Saat berdialog dengan warga, Prasetio meminta Pemkot Jakarta Barat untuk tidak mencampuri urusan antara warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana dengan orang yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.

"Saya melarang kepada pemerintah daerah untuk terlibat langsung karena ini urusannya warga masyarakat dengan pengembang (pemilik SHM)," ujar Prasetio.

Menurut Prasetio, tidak seharusnya Pemkot Jakarta Barat mengeluarkan surat peringatan dan penggusuran terhadap warga.
Dia pun meminta Pemkot Jakarta Barat tidak menjadi pihak yang mem-backing pemilik SHM.

Larangan dari Ahok dan Prasetio

Prasetio juga memarahi Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi saat rapat bersama Komisi A di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016) kemarin.

Dengan nada tinggi, Prasetio menyesalkan penerbitan surat peringatan ketiga dari Pemerintah Kota Jakarta Barat kepada warga Mangga Besar.

"Saya meminta seluruh Wali Kota di Jakarta, khususnya Jakarta Barat jangan sampai terjadi penggusuran-penggusuran yang tidak jelas," kata Prasetio kesal.

Ia pun meminta Anas untuk tidak mencampuri urusan antara warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana dengan orang yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.

"Anda (Anas) jangan jadi centeng pengembang atau centeng masyarakat. Pemerintah tidak boleh terlibat masalah itu, karena momoknya nanti malah akan jadi permasalahan baru," kata Prasetio.
Ternyata, Basuki juga memiliki pandangan yang sama. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan bahwa tidak seharusnya Pemkot Jakbar terlibat dalam urusan warga.

Dia sudah memberi instruksi kepada Anas Effendi untuk tidak mengeksekusi permukiman itu.

Apalagi, lahan tersebut juga bukan milik Pemprov DKI.

Meskipun begitu, dia mengakui Anas tidak salah karena adanya Peraturan Gubernur DKI yang memperbolehkan Pemprov DKI terlibat dalam eksekusi lahan sengketa antar warga.

Sepanjang sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang memenangkan satu pihak.