Kunjungi Papua Barat, Komisi IX Pertanyakan Vaksin dan BPJS Palsu

Beredarnya vaksin dan kartu BPJS palsu menjadi perhatian Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI saat melakukan tugas ke Provinsi Papua Barat, Rabu (3/8/2016). Selain itu juga mereka juga mencari kejelasan tentang pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

"Komisi IX DPR mempertanyakan penyebaran vaksin palsu, kartu BPJS palsu serta keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Provinsi Papua Barat," ujar Dede Yusuf Macan Effendi, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 Ke Provinsi Papua Barat.

Materi tersebut menjadi pokok bahasan antara Tim Kunker Komisi IX dengan Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, serta Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan didampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas/Instansi terkait antara lain Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.Pertemuan berlangsung di Kantor Walikota Sorong.
 
 
Dede Yusuf menambahkan, selain tiga hal yaitu vaksin palsu, kartu BPJS palsu dan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang tengah menjadi isu nasional karena menjadi headline diberbagai media nasional, Komisi IX DPR juga ingin mengetahui pelaksanaan berbagai program para mitra kerja serta kendala yang dihadapi di lapangan.
 
"Sesuai tugas pokok dan fungsi dewan maka kedatangan Komisi IX DPR dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada sektor kesehatan, Ketenagakerjaan, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan," papar Dede Yusuf yang juga Ketua Komisi IX DPR RI ini.  

Dede Yusuf yang juga politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan bahwa kunjungan kerja juga bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Oleh sebab itu selama Kunker dilakukan pendalaman materi dalam pertemuan.
 
Sementara itu Asisten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan HE. Sihombing mengemukakan, kunjungan kerja Komisi IX DPR dapat membawa manfaat untuk menjawab berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Baik masalah pelayanan kesehatan, Ketenagakerjaan serta kependudukan di Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong khususnya.
 
Tim Kunker Komisi IX DPR RI terdiri Dede Yusuf Macan Effendi (Ketua Tim/Ketua Komisi IX), Pius Lustrilanang (Wakil Ketua), Ermalena (Wakil Ketua), Ketut Sustiawan, Elva Hartati, Imam Suroso, Suir Syam, Sri Wulan, Zulfikar Ahmad, Ayub Khan, Hang Ali Saputra Syah Pahan, Handayani, Siti Masrifah, Ansory Siregar, Ali Mahir dan Djoni Rolindrawan.