Soal Parliementary Threshold, Demokrat Belum Ada Kata Putus

Partai Demokrat sampai saat ini belum memiliki kata putus soal ambang batas parpol bisa menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau Parliamentary Threshold. Ambang batas tersebut akan masuk dalam pembahasan revisi undang-undang pemilihan umum anggota legislatif.

"Sampai saat ini kita belum memberikan keputusan apapun, belum ada kata final soal itu. Tapi catatan kami, proses pemilu harus berjalan dengan sebaik-baiknya, karena itu esensi dari demokrasi," kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/7/2016).

Putra kedua dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku pihaknya akan memilih jalan yang terbaik soal ambang batas. Fokus Demokrat dalam hal ini bukan menaikan atau mempertahankan.

"Jadi apapun yang terbaik harus dipertahankan. Sistem pemilu kita semakin hari semakin demokratis, maka persoalan ambang batas ini tidak boleh terlalu over confindence," ujarnya.

"Ada fraksi yang sudah ada mematok dengan angka setinggi-tingginya, saya kira kita tidak bisa terlalu over dan dipatok," tambahnya.

Sementara itu, Ibas mengaku sistem pemilu tertutup dan terbuka harus dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. Sebab, hal itu menyangkut gelaran pesta demokrasi dan memerlukan kajian lebih jauh.

"Bila pola tertutup dan terbuka maka perlu dibahas secara seksama. Karena setiap masa pemilu selalu ada perubahan, dan kami berharap perubahan itu menuju perbaikan. Situasi masyarakat kan juga berubah-ubah, jadi harus perlu kajian," jelasnya.

Kemendagri sedang menyusun draf RUU Pemilu yang nantinya akan berlaku pada Pemilu serentak 2019. Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, diantaranya sistem tertutup. Dalam sistem ini pemilih hanya disodorkan untuk mencoblos logo partai, tanpa daftar nama caleg, seperti pemilu pada zaman orde baru.