Komisi VIII Desak Pemerintah Evaluasi Ormas HTI

Anggota Komisi VIII DPRRI dari Fraksi Demokrat Khatibul Imam Wiranu mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia, yang dikhawatirkan akan mengganti ideologi negara Pancasila.

"Saya meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk melakukan audit kelembagaan terhadap HTI terkait dengan tujuan dan agenda yang dijalankan yakni 'Khilafah Islamiyah'. Tidak bisa pemerintah membiarkan tanpa  ada keputusan pemerintah terhadap eksistensi HTI ini. Langkah ini penting untuk menghindari konflik horizontal yang muncul di akar rumput," ujar Khatibul di Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Khatibul mengatakan, akhir-akhir ini HTI di Indonesia kembali membuat polemik dengan menggelar muktamar yang dihadiri seluruh cabang HTI dari berbagai daerah dengan tujuan Ia mendirikan Khilafah Islamiyah.

"Yang nyata-nyata bertentangan dengan sistem dan ideologi bangsa Indonesia, sistem demokrasi yang bersendikan Pancasila, beralaskan UUD 1945 dan bentuk Negara NKRI. Gagasan itu akhirnya memunculkan reaksi dari ormas lain  Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Pancasila dan ormas lainnya," ungkap mantan ketua GP Ansor Periode 2005-2010 ini.

Lebih lanjut Khatibul meminta kepada para pengurus, anggota dan simpatisan HTI, agar dapat menahan diri dalam melakukan aktivitasnya.

"Begitu juga kepada Ormas dan masyarakat juga tidak terprovokasi yang akhirnya memunculkan konflik horizontal. Dan saya sebagai sesama muslim harus mengingatkan bahwa kita adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan bukan orang Islam yang berwarga Negara Indonesia," paparnya.