Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

PKB dan NasDem Juga Setuju RAPBN 2016

 Setelah 6 fraksi telah menyampaikan pandangannya atas RAPBN 2016, di mana satu fraksi yaitu Gerindra menolak. Tersisa dua fraksi lagi, PKB dan NasDem yang juga mengikuti pandangan mayoritas menerima RAPBN 2016.

 

"Dengan ini PKB memohon rido dan perlindungan Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim menyatakan persetujuan bahwa RUU tentang RAPBN 2016 untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya (Paripurna, -red)," ucap juru bicaraa F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat Banggar di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/10/2015) dini hari.

 

PKB dalam pandangannya juga memberikan catatan mulai dari target pendapatan negara yang turun 1,4 persen dari APBN 2015, turunnya penerimaan pajak negara, peningkatan lifting minyak, buruknya penyerapan hingga penyesuaian utang negara.

 

"PKB menyatakan kinerja pemerintah dalam penerimaan pajak tak mencapai target, meski ada renumerasi untuk pegawai pajak," ujarnya membacakan salah satu catatan.

 

"Alokasi tata kelola kebijakan belanja kementerian dan lembaga sesuai kesepakatan dapat dikelola secara terbuka dan bertanggungjawab untuk mengatasi pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya," imbuhnya.

 

Persetujuan terhadap RAPBN 2016 juga disampaikan oleh Fraksi NasDem yang mendapat giliran terakhir membacakan pandangan mini fraksi sebelum diputuskan di paripurna.

 

"NasDem menerima RUU tentang RAPBN 2016 untuk disahkan dalam rapat paripurna," ucap juru bicara F-NasDem Ahmad M. Ali.

 

Beberapa catatan yang disampaikan NasDem juga hampir sama dengan yang dibacakan oleh fraksi lain. Di antaranya minta perbaikan kinerja pemerintah dalam bidang migas, peningkatan tax ratio di atas 50 persen, kepatuhan pembayaran pajak hingga 70 persen dan lainnya.

 

Usai pandangan Fraksi NasDem, ketua Banggar Ahmad Noor Supit selanjutnya meminta tanggapan pemerintah atas pandangan-pandangan fraksi. Namun pemerintah diwakili Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro meminta skorsing waktu.

 

"Memang pemerintah perlu diberi waktu, kita skors sampai pukul 02.00 WIB," ucap Supit disusul ketokan palu pukul 01.00 WIB. Tok! 

Diposting 30-10-2015.

Mereka dalam berita ini...

Ahmadi Noor Supit

Anggota DPR-RI 2014
Kalimantan Selatan I

Cucun Ahmad Syamsurijal

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat II