Komisi VIII DPR punya beberapa catatan terkait pelaksanaan ibadah haji 2015 yang bisa dijadikan evaluasi ke depan. Salah satunya adalah tentang pelayanan haji yang diharapkan lebih serius.
"Ketua KBIH maupun yang melaksanakan pemberangkatan haji, diharapkan pelayan haji lebih serius mengawal jemaah atau anggotanya, agar kejadian serupa seperti tahun ini tidak terulang lagi," kata Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain saat menghadiri salat gaib di Masjid Al-Arief Kota Probolinggo, Minggu (4/10/2015) malam. Wagub Jatim Saifullah Yusuf juga hadir dalam acara ini.
Malik juga menyampaikan bahwa jika pemerintah Arab Saudi membutuhkan bantuan pengamanan pada pelaksanaan haji tahun yang akan datang, pemerintah Indonesia siap menerjunkan bantuan personel TNI ke Arab Saudi.
Demi keamanan jemaah haji, utamanya jemaah dari tanah air, kami pemerintah Republik Indonesia siap membantu pengamanan di sana, karena ini adalah tugas kita bersama," sebut Malik. Selain itu pihaknya juga masih berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait asuransi jemaah meninggal tragedi di Mina. "Masalah asuransi, kami masih belum bisa memastikan, karena di sisi lain penyebab peristiwa tragedi di Mina, itu apa memang kesalahan dari jemaah haji sendiri atau dampak dari pengalihan jalur yang ditentukan sebelum peristiwa terjadi," imbuhnya.
Masih soal tragedi Mina, Malik meminta pemerintahan Arab Saudi melakukan investigasi bersama. Dia mendengar dari saksi bahwa ada peran askar dalam kejadian itu.
"Meski ini adalah takdir kuasa Allah, tapi ini tetap saja ada human errornya. Dari itu kami meminta kepada pemerintahan Arab Saudi, untuk melakukan investigasi bersama-sama," kata Malik.
"Jadi jangan anggap yang menimbulkan korban itu semua adalah musibah. Contohnya peristiwa crane, awalnya itu dianggap bencana, tapi setelah diselidiki ternyata itu kelalaian, akhirnya para korban mendapat kompensasi dari Arab Saudi," sambungnya.
