Wacana terkait kebijakan tax amnesty sudah muncul dalam rapat-rapat kerja di antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan. Tentu saja kebijakan yang bisa menarik kembali dana milik warga Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri ini perlu didukung.
"Daripada uang masyarakat kita ditaruh di luar negeri, kan orang luar yang menikmati uang itu. Kalau masuk ke Indonesia, lending rate kan bisa ditekan. Angka dari pemerintah, lebih dari Rp 3.000 triliun," kata Ketua Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, Jon Erizal, beberapa waktu lalu (Selasa, 21/4).
Menurut Jon, ide tax amnesty ini bisa dimasukkan dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sudah masuk ke Prolegnas 2015. Belakangan, memang ada wacana agar soal tax amnesty dibuat dalam sebuah UU yang khusus.
"Nah, kalau dimasukkan ke revisi UU KUP, bisa tahun ini. Tapi kalau tidak bisa, dan harus dibikin UU khusus, memang kemungkinan harus masuk prolegnas 2016," imbuhnya.
Sejauh ini, lanjut Jon, pihaknya mengetahui pemerintah menginginkan aturan hukum tax amnesty bisa diselesaikan pada tahun ini. Dengan demikian, hal itu berarti membutuhkan koordinasi dan kerja cepat Pemerintah dan DPR.
"Lebih cepat tentu lebih baik. Karena ini upaya kita supaya dana kembali ke Indoensia dan berperan untuk kepentingan pembangunan," ujar Politikus PAN itu.
Sementara Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, menegaskan Pemerintah bisa membuat kebijakan khusus meminta rancangan aturan tax amnesty dimasukkan ke dalam prolegnas 2015.
"Karena kondisi yang mendesak, pembuatan aturan tax amnesty itu bisa dimasukkan ke Prolegnas tahun ini. Kebijakan rekonsiliatif seperti tax amnesty adalah memang jawaban sistemik atas kondisi negara saat ini," tegas Misbakhun.
