Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB Mualif ZA mengatakan, partainya sempat optimis Peraturan Daerah (Perda) dapat turun sehingga RAPBD 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dapat disahkan. Namun, saat Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyerahkan salinan tersebut pukul 20.30 WIB tadi malam, Mualif yang hadir juga berubah menjadi kecewa.
"Melihat kondisi ini, mau enggak mau perda yang diharapkan bersama oleh warga Jakarta tidak bisa tercapai. Jadi dengan pergub 2014 otomatis kami setujui," ujarnya, Sabtu (21/3).
Kata Mualif, pihaknya tidak mau bertanggung jawab terhadap isi RAPBD DKI 2015 yang diajukan oleh eksekutif. Karena tudingan negatif yang diberikan masyarakat selama ini akan semakin memojokkan dewan bila menyetujui isi RAPBD yang tidak pernah dibaca oleh DPRD.
"Karena itu ini menjadi simalakama. Jadi kalau kami mau setujui sementara kami enggak ngerti dan tentunya tidak bisa bertanggungjawab," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura Verry Yonevil. Menurutnya, penggunaan APBD 2014 di tahun 2015 ini tidak hanya mengikuti kemauan Ahok, tapi juga menegakkan aturan dan menghindari kesalahan dilimpahkan ke dewan di masa depan nanti.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada eksekutif untuk melakukan penggunaan anggaran sesuai tahun anggaran sebelumnya yakni tahun anggaran 2014," ucap Verry.