Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Pramono Anung, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering berbeda pendapat dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pengambilan keputusan. Pramono mengklaim, Megawati selalu mengalah dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi yang juga merupakan kader PDIP.
Lebih lanjut, Pramono menyebutkan beberapa perbedaan pandangan antara Jokowi dan Megawati. Pertama, katanya, terjadi pada saat pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Ketika sedang proses di MK, sebelum diputuskan, ada Rumah Transisi. Saya terbuka, kalau Bu Mega enggak setuju (dengan) ide Rumah Transisi. Karenanya, beliau tidak pernah datang ke sana (Rumah Transisi),” ujar Pramono.
Menurut Pramono, Megawati tidak setuju dengan pembentukan Rumah Transisi, karena tidak sesuai dengan konstitusi. Namun, kata Pramono, Megawati menghormati keputusan Jokowi untuk membentuk Rumah Transisi. “Karena hormati putusan Jokowi, dia (Megawati) terima. Saat pembentukan (Rumah Transisi), Bu Mega sedang di luar negeri,” tuturnya.
Perbedaan kedua, lanjut Pramono, terjadi saat pemilihan anggota (menteri) Kabinet Kerja. Megawati menilai ada beberapa nama yang tidak cocok menjadi menteri. Namun, Jokowi tetap memilihnya dan Megawati menghormati hal tersebut.
"Tapi, karena Pak Jokowi putuskan, Bu Mega hormati dan tak beri kritik. Saya tahu nama itu, tapi tak etis kalo disampaikan di sini," ucap Anggota Komisi I DPR tersebut.
Perbedaan ketiga, tambah Pramono, terkait RUU yang sebelumnya ditolak secara terbuka oleh PDIP. Namun, Jokowi memasukkan kembali RUU tersebut pada Prolegnas.
“Ada tiga RUU yang pernah ditolak secara terbuka oleh PDIP, tetapi dimasukkan oleh Presiden Jokowi, yakni RUU Kamnas, Cadangan Strategis, dan satu lainnya, saya lupa. Padahal, menterinya dekat dengan Bu Mega, yaitu Pak Ryamizard. Bu Mega hormati hal tersebut,” ujar Pramono.
Perbedaan lain, tambah Pramono, adalah ketika PDIP mengusulkan nama Kabinet Trisakti untuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Nama tersebut, merupakan keputusan Rakernas PDIP di Semarang.
Namun, lagi-lagi, Jokowi lebih memilih nama lain untuk kabinet, yaitu Kabinet Kerja. “Itu menandakan bahwa Bu Mega menghormati keputusan Jokowi dan tidak mengintervensinya,” pungkas Pramono.