Pemimpin DPR dan pemimpin DPR sementara versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar rapat paripura secara bersamaan, Selasa (4/11). Namun, sidang tertinggi DPR diselenggarakan secara terpisah. Ini adalah sejarah baru DPR yang memperlihatkan bagaimana buruknya lembaga tersebut saat ini.
Pemimpin DPR sementara, Effendi Simbolon, mengatakan agenda sidang paripurna yang dipimpinnya untuk membahas alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk. “Selain itu, membahas program paripurna yang akan dijalankan di DPR,” kata Effendi.
Ia menegaskan, akibat pernyataan mosi tidak percaya yang dilakukan KIH terhadap pemimpin DPR yang didukung Koalisi Merah Putih (KMP), sulit bagi KIH untuk mengakui alat kelengkapan yang ditetapkan KMP. “Penetapan komisi saja kami tidak anggap. Mereka itu ilegal,” tuturnya.
KIH didukung PDIP, PKB, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Sementara itu, KMP didukung Partai Golkar, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Anggota Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, sidang paripurna yang digelar pihaknya untuk membahas mitra kerja dari pemerintahan di tiap komisi. “Paripurna hari ini hanya untuk mengesahkan mitra-mitra kerja di pemerintah yang ada,” kata Tantowi.
Belum Gajian
Ia mengakui, sampai saat ini DPR belum menerima gaji karena kisruh di DPR belum berakhir. Hal tersebut juga bisa dipahami karena alat kelengkapan DPR belum terbentuk.
“Agak cekak juga, tapi bisa dimengerti karena segala sesuatu belum berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak alat kelengkapan yang belum terbentuk. Mekanisme penggajian terganggu, bukan saja anggota, tenaga ahli juga sama,” ucapnya.
Anggota Fraksi PDIP, Nico Siahaan, juga mengaku belum menerima gaji bulan Oktober 2014. Sampai saat ini alat kelengkapan DPR juga masih ganda antara KIH dan KMP. Menurut Nico Siahaan, karena alasan itulah KIH menggelar rapat paripurna untuk menentukan susunan komisi dan alat kelengkapan.
KMP melakukan sidang di ruang rapat paripurna DPR Gedung Nusantara II, tempat DPR biasa melakukan rapat paripurna. Sementara itu, KIH menggelar rapat di ruangan Badan Musyawarah (Bamus), ruang rapat paripurna DPR di Gedung Kura-Kura. Kedua sidang tersebut dijaga ketat petugas pengamanan DPR.
Bantuan MPR
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, kekisruhan di DPR membutuhkan MPR untuk menjembataninya. Alasannya, MPR dapat mengambil sikap melalui keputusan MPR untuk guna menyelesaikan permasalahan. “Namun, pemimpin DPR harus aktif funtuk mencari jalan atas deadlock yang terjadi di DPR itu,” tutur Bayu.
Ia yakin MPR dapat menyelsaikan permasalahan yang ada jika bisa mengingatkan bahwa DPR telah menyimpang dari UU MD3. “Saya mengimbau kepada pemimpin MPR untuk mengundang DPR dan DPD. Hal itu untuk menjembatani permasalahan yang ada di DPR tersebut,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding menyebutkan, pihaknya ingin segera ada kesepakatan musyawarah mufakat dalam pembentukan alat kelengkapan DPR. Menurutnya, KIH berhak mendapat jatah di pemimpin alat kelengakapan DPR. “Awalnya, dalam kesepakatan, kami mendapatkan 16 jatah pemimpin dari 65 alat kelengkapan dewan. Namun, hasil akhirnya kami hanya diberikan lima pemimpin alat kelengkapan dewan,” ucap Sudding.
Ia menilai kondisi yang terjadi di DPR saat ini merupakan akibat dari disahkannya UU MD3 dan ditolaknya pengajuan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam UU MD3 disebutkan, pemimpin DPR diajukan dalam sitem paket. Sementara itu, KIH tidak memenuhi unsur untuk mengajukan paket tersebut. “Itulah sebabnya saya tidak setuju dengan adanya UU MD3 ini. Mana lagi, KIH tidak bisa mengajukan paket,” ujarnya.
Kondisi DPR kini makin memprihatinkan. Komunikasi antara KIH dan KMP mengalami kebuntuan. Pemimpin partai politik sampai saat ini tidak melakukan inisiatif untuk menyelesaikan konflik yang ada. “Saya sudah berbicara dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dan kami sudah satu pandangan serta prihatin tentang kondisi DPR sekarang,” kata Sudding.
Anggota Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto menegaskan, permasalahan dualisme pemimpin DPR dapat terselesaikan jika pemimpin DPR sementara dan pemimpin DPR yang sah berinisiatif untuk berkomunikasi guna menyelesaikan permasalahan yang ada. “Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dunia ini, apalagi ini hanya masalah di DPR,” kata Bambang.
