Rilis Kabinet Batal, PDIP: Tak Ada Intervensi KPK

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan tidak ada intervensi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penundaan pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo pada Rabu, 23 Oktober 2014. Menurut dia, presiden dan wakilnya telah meminta bantuan KPK untuk mengecek daftar nama calon menteri.

"Setelah dikembalikan KPK, sepenuhnya hak prerogatif presiden untuk memutuskan dari rekomendasi KPK," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Pram mengatakan ia tidak mengetahui daftar calon menteri yang dikirim ke KPK, apalagi calon menteri yang mendapat catatan khusus. "Yang tahu hanya Jokowi, Jusuf Kalla, dan pimpinan KPK."

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaganya memberi catatan merah dan kuning atas sejumlah calon menteri karena diduga terkait dengan kasus korupsi. Namun, Pramono menegaskan, alasan batalnya pengumuman nama menteri karena proses seleksi belum tuntas. Pram justru melihat ada langkah maju dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam pengecekan rekam jejak calon menteri.

Menurut Pramono, meminta pengecekan jejak rekam kepada institusi hukum tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Ia mengatakan, jika gara-gara pengecekan itu pengumuman jadi terlambat 1-3 hari, seharusnya bisa dipahami. Pram menyitir pengalaman pemerintahan sebelumnya yang dalam perjalanan terdapat menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi. "Ini sebenarnya peringatan bagi politikus bahwa rekam jejak menjadi sangat penting bagi siapapun."