Demokrat Ingin Jadi Penyeimbang

Politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan penga laman partainya memimpin pemerintahan selama 10 tahun terakhir akan menjadi bekal untuk memosisikan diri sebagai penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

“Pengalaman 10 tahun di pemerintahan menjadi bekal yang cukup untuk posisi tersebut (penyeimbang),“ kata Achsanul di Jakarta, kemarin.

Dia menyampaikan bahwa tugas berat Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini ialah memuluskan suksesi kepemimpinan dengan sejumlah program yang berpihak kepada rakyat.

Saat ini pun, kata dia, pemerintah tengah menyesuaikan program-program untuk dapat membantu presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).

“Kita memang memutuskan untuk menjadi penyeimbang, artinya (kebijakan) yang bagus kita dukung, yang tidak pro rakyat akan kita kritisi,“ ujar politikus asal Sumenep, Madura, itu.

Lebih jauh dia menyatakan, apabila ada kader Partai Demokrat yang diminta membantu pemerintahan mendatang, partai itu akan mengizinkan yang bersangkutan dan membebaskannya dari jabatan internal partai.

“Mereka harus mengutama kan kepentingan rakyat,“ kata dia menegaskan.

Sejauh ini, presiden terpilih Joko Widodo tengah menyiapkan berbagai program yang akan dijalankan oleh kabinetnya kelak. Program-program tersebut dibahas dan dirumuskan melalui tim transisi. Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat Rachlan Nasidik juga mengatakan partainya me milih sikap independen dan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan mendatang.

“Partai Demokrat memilih posisi berada di luar pemerintahan, tapi juga berada di luar Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan PrabowoHatta,“ kata Rachlan.

Dengan tegas ia membantah rumor yang menyebut Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi partai politik pengusung Jokowi.

“Pak SBY juga mengatakan Partai Demokrat tidak memiliki ambisi untuk mendapat jabatan politik tertentu,“ katanya. Komunikasi baik Saat dihubungi di kesempatan berbeda, politikus PDIP Pramono Anung menjelaskan pihaknya tidak ingin berandaiandai Partai Demokrat akan merapat untuk berkoalisi. Namun, Pramono melihat komunikasi antara Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat baik saat ini.

“Pak Jokowi dengan Pak SBY kan komunikasinya sangat baik, sehingga tidak ada hambatan,“ jelas Pramono di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Pramono, ada beberapa hal penting yang dibicarakan oleh presiden dengan presiden terpilih dalam pertemuan di Bali. “Di antara hal yang krusial itu ialah menyikapi persoalan bersama terkait APBN,“ tuturnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya sebagai pemenang pemilu masih berupaya untuk menarik partai lainnya untuk bergabung dalam koalisi pengusung Jokowi.

“Pemerintahan Jokowi-JK akan kuat jika memiliki kekuatan di eksekutif dan legislatif,“ katanya.

Menurut Basarah, koalisi partai-partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK saat ini memiliki 207 kursi atau 36,96% dari 560 kursi DPR.

Untuk memiliki kekuatan signifikan di DPR, kata dia, koalisi harus memiliki lebih dari separuh kursi DPR atau lebih dari 280 kursi.