Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Penetapan APBD mulus

Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Klaten 2011 dalam forum rapat paripurna DPRD berjalan mulus.
Meski sebelumnya sempat mengalami tarik ulur saat proses sinkronisasi anggaran, ketujuh fraksi di DPRD Klaten akhirnya menyatakan menyetujui dan menerima Raperda APBD digedok menjadi Perda APBD dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung Dewan setempat, Senin (17/1).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Agus Riyanto itu diawali dengan laporan komisi-komisi DPRD mengenai pembahasan RAPBD. Setiap komisi, mulai Komisi I, II, II hingga IV membeberkan pergeseran anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja mereka.

Selanjutnya, ketujuh fraksi DPRD Klaten, yakni FPDIP, FPKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Hanuba, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerakan Pembangunan Bangsa dan FPAN menyampaikan pandangan akhir yang semuanya menyetujui pengesahan RAPBD. Atas pernyataan itu, Bupati Sunarna menyatakan setelah disetujui dan ditetapkannya APBD itu maka pihaknya segera memintakan evaluasi kepada Gubernur Jateng.

“Setelah melalui pembahasan, APBD akhirnya ditetapkan sehingga bisa segera dilaksanakan,” papar dia. Sambil menunggu terbitnya evaluasi dari Gubernur, lanjutnya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta segera menyerahkan rencana alokasi kegiatan (RAK) sehingga dapat disesuaikan dengan isi APBD.

Belum terakomodasi

Bupati mengakui masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD ini. Meski demikian, ia berjanji aspirasi tersebut dibahas pada tahun berikutnya. Dengan ditetapkannya APBD, anggaran Rp 1,2 triliun akan segera bergulir untuk pembangunan setahun mendatang. Ditanya wartawan tentang rencana utang ke pihak ketiga senilai Rp 25 miliar, Bupati mengatakan utang tetap diajukan untuk membiayai program penting.

Diungkapkan dia, ada beberapa program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, namun belum mendapatkan alokasi anggaran seperti rehab jalan, sekolah, sarana kesehatan dan lainnya. Sunarna menguraikan, utang rencananya diajukan ke Bank Jateng. Sebelum diajukan, papar Bupati, Pemkab melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hasil konsultasi itulah yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan utang.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Yoga Hardaya, meminta Bupati segera menindaklanjuti APBD supaya pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, ia meminta perangkat desa dan kepala desa yang mendapatkan peningkatan tambahan penghasilan (Tamsil) mengoptimalkan kinerja di pemerintahan desa.

Sedangkan juru bicara Fraksi PKS, Suharna mengingatkan kepada tim PAD dan Satker terkait supaya bersungguh-sungguh meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum memadai.

Diposting 20-01-2011.

Mereka dalam berita ini...

DPRD Kab. Klaten 2009 Kab. Klaten 1
Partai: PDIP

DPRD Kab. Klaten 2009 Kab. Klaten 3
Partai: PKS

DPRD Kab. Klaten 2009 Kab. Klaten 1
Partai: Golkar