Caleg 2014 dalam berita ini

Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil


Kasus Pemerkosaan dan KDRT Masih Tinggi di Jateng

Jurnal Nasional 08 Mar 2014 :

Kasus pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menduduki angka tertinggi terkait kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Tercatat, sepanjang November 2013 hingga Februari 2014, kasus KDRT dan perkosaan mencapai 29 kasus dengan jumlah korbannya 29 perempuan.

Kepala Divisi Informasi & Dokumentasi Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Witi Muntari, menyatakan, sebanyak 169 perempuan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menjadi korban kekerasan. Dari jumlah itu, lima korban di antaranya telah meninggal dunia. "Ini potret buram dalam kesetaraan gender dan perempuan di Jawa Tengah," kata Witi dalam siaran persnya yang diterima Jurnas.com, Sabtu (8/3) siang.

Siaran pers tersebut dikeluarkan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret.

Witi merinci, kelima korban yang meninggal itu, yakni 2 korban karena kasus kekerasan dalam pacaran (KdP), 1 meninggal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KdRT), 1 meninggal karena kasus Buruh Migran, dan 1 meninggal karena kasus perkosaan. Selain kasus KDRT dan perkosaan, lanjut Witi, kasus kekerasan dalam pacaran (KdP) berjumlah 11 kasus dengan 11 korban.

Kemudian, ditemukan delapan bayi tak berdosa yang dibuang karena diduga hasil hubungan gelap/di luar pernikahan, dan kasus prostitusi dengan 11 kasus dan 74 korban. Sementara, kasus buruh migran perempuan dengan lima kasus dan lima korban, kasus pelecehan seksual dengan empat kasus dan empat korban, dan kasus trafiking dengan dua kasus dan delapan korban.

"Kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan masih banyak. Namun, mereka masih mengalami hambatan-hambatan dalam mengakses pemulihan dan perlindungan," ujar dia dalam peringatan yang mengambil tema “Keadilan untuk Perempuan merupakan Kemajuan untuk Semua” ini.

Menurut Witi, tidak ada satu pun korban yang mendapatkan ganti rugi/restitusi atas kekerasan yang dialaminya. Sehingga, korban mengalami dampak dan kerugian yang harus ditanggung sendiri tanpa adanya pertanggung jawaban dari negara. Selanjutnya, sulitnya bagi korban yang mengalami kasus trafiking dengan tujuan eksploitasi seksual yang pelakunya mendapatkan hukuman, bahkan dengan modus pengiriman perempuan untuk menjadi buruh migran pun pelakunya tidak mendapatkan hukuman baik PJTKI/majikan.

"Dalam momentum hari perempuan internasional ini, kami meminta pemerintah harus segera memperbaiki secara menyeluruh sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah (provinsi dan kabupaten /kota)," katanya. Perbaikan itu seperti pada layanan Pusat Pelayanan Terpadu /PPT untuk memastikan bahwa para perempuan korban kekerasan memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan segara /tepat waktu dan menyeluruh serta bebas biaya.

Tuntutan lain, Witi melanjutkan, pemerintah segera menyusun dan menetapkan RUU tentang Kekerasan Seksual untuk melindungi setiap korban kekerasan seksual yang terus meningkat dan untuk memastikan bahwa setiap pelakunya dapat diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman.

"Kami juga meminta segera disahkan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk memastikan berjalanya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia secara menyeluruh di semua aspek /sektor kehidupan perempuan," ucapnya.

Direktur LRC-KJHAM Semarang, Fatkhurrozi menambahkan, pada tahun 2014 ini kota Semarang masih teridentifikasi kasus tertinggi terkait kekerasan pada perempuan dengan jumlah 39 kasus. "Kemudian, diikuti oleh Kabupaten Temanggung dengan 7 kasus dan 6 kasus oleh Kabupaten Semarang," kata Fatkhurrozi.

Ia merinci, berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami perempuan, sebanyak 114 perempuan mengalami kekerasan seksual, 37 perempuan mengalami kekerasan fisik dan 11 lainnya mengalami kekerasan psikologis. Tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di wilayah domestik dengan 67 kasus, sedangkan 24 kasus terjadi di wilayah publik.

"Tercatat 123 perempuan yang mengalami kekerasan berusia dewasa, 38 perempuan masih berusia anak dan 1 perempuan yang mengalami pelecehan seksual adalah lanjut usia," ucap dia.

Aktivis perempuan, Ninik Jumoinita menyatakan, salah satu bentuk diskriminasi adalah ketika masih saja terdapat perempuan sebagai korban kekerasan. Kondisi ini tidak akan menjadi baik jika tidak ada regulasi penegakan hukum. Maka, indikator pemerintahan yang baik adalah jika di wilayahnya sudah ada sistem untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. "Jika suatu daerah belum punya sistem itu layak dikatakan pemerintahann itu gagal," kata Ninik yang juga pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, saat dihubungi jurnas.com melalui telepon selulernya.

Diposting Januari .