Panja MDGs Soroti Minimnya Pemahaman Daerah Terkait MDGs

Panitia Kerja (Panja) Millennium Development Goals (MDGs) menyoroti minimnya pemahaman pemerintah daerah terkait delapan tujuan pembangunan millennium yang harus dicapai pada 2015.

“Pada saat kunjungan ke daerah, kami masih menemukan ada Gubernur yang tidak tahu apa itu MDGs,” kata Ketua Panja MDGs Dr Nurhayati Ali Assegaf dalam rapat konsinyering dengan Kementerian Kesehatan dan Bappenas, Kamis (7/6) di Jakarta.

Sementara Tantowi Yahya (F-PG) mengatakan, MDGs merupakan program pemerintah Indonesia kepada dunia karena itu, sudah sepantasnya kita segera kejar target MDGs yang masih kurang. ““MDGs ini janji lho. Janji Indonesia ke dunia global untuk mewujudkannya,” tandas Tantowi.

Menurut Tantowi,  pemahaman pemerintah daerah terhadap MDGs masih rendah bahkan banyak kepala daerah yang masih belum mengerti program MDGs tersebut.

Sementara beberapa anggota seperti Harbiah Salahuddin dan Abdurrahman Abdullah mengusulkan program konkret yang bisa dilakukan untuk mendukung sosialisasi MDGs tersebut sehingga Indonesia dapat mencapai delapan tujuan tersebut sesuai targetnya.

Rapat konsinyering Panja MDGs dengan Kemenkes dan Bappenas diikuti oleh sebagian besar anggota Panja MDGs yakni Dr Nurhayati Ali Assegaf (Ketua Panja), Tantowi Yahya (Sekretaris Panja), Surahman Hidayat (Ketua BKSAP/ anggota Panja), Hayono Isman (Wakil Ketua BKSAP/ anggota Panja), Bokiratu Nitabudhi Susanti, Abdurrahman Abdullah, Ida Ria Simamora, dr Verna Gladis Merry Inkiriwang, Roestanto Wahidi, Atte Sugandi, Arsyadjuliandi Rachman, Harbiah Salahuddin, Edwin Kawilarang, Arif Budimanta, Muhammad Firdaus, Kemal Azis Stamboel, Muhammad Najib, Mustofa Assegaf, Okky Asokawati, Rachel Maryam Sayidina.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Kesehatan yakni Dirjen Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak, Dr dr Slamet Riyadi Yuwono DTM&H, MARS; Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP (K); dan Deputi Meneg PP/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dra Nina Sardjunani MA.

Deputi Meneg PP/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dra Nina Sardjunani MA mengakui adanya kemungkinan sejumlah kepala daerah yang tak memahami soal MDGs. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah pendalaman lebih lanjut mengenai MDGs dan cara mencapainya kepada pemerintah daerah. “Daerah melakukan upaya dan kebijakan pencapaian MDGs melalui Rencana Aksi Daerah (RAD). Bappenas memegang betul RAD. Ini adalah janji daerah untuk mencapai MDGs. Target MDGs juga merupakan target RPJMN, jadi meskipun ini dibalut konvensi internasional, tetapi ini juga merupakan program kita,” aku dia.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP (K) mengungkapkan angka penderita HIV/AIDS yang terdeteksi memiliki kecenderungan meningkat. Namun demikian, ini bukan hanya terjadi karena kasusnya meningkat semata, tetapi bisa juga terjadi karena cakupan pemeriksaan penderita HIV/AIDS diperluas. “Meski ini bukan menjadi sebuah apologi bagi pemerintah dalam penanganan HIV/AIDS,” lanjutnya.

Sementara itu, Papua masih berada dalam grup ketiga terbesar dengan jumlah kumulatif kasus AIDS terbanyak 1987-2011 yang mencapai 4.449 kasus bersama DKI Jakarta (5.117 kasus) dan Jawa Timur (4.598 kasus). Tingginya kasus serta masih minimnya sarana prasarana fasilitas kesehatan di Papua mendorong Panja untuk merencanakan mengecek situasi lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran lebih detail mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS secara nasional.