Komisi I DPR RI meminta kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP), baik RRI maupun TVRI dapat meningkatkan efisiensinya dan efektivitasnya melalui Undang-Undang tentang Penyiaran yang baru. Pasalnya, banyak lembaga broadcasting public ternama didunia baik Televisi maupun Radio menjadi satu atap.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman saat pertemuan dengan Kepala Station RRI, TVRI, Ketua KPID dan PT. Pos dalam rangka kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (20/12). “BBC, ABC, NHK di Jepang itu radio dan televisinya satu atap. Kalau di Indonesia belum satu atap,” tuturnya.
Hayono mengakui bahwa LPP kita ini belum efisien bahkan kemasan programnya pun masih tertinggal dibandingkan dengan swasta. Jadi dalam semangat ini kita mengharapkan RRI maupun TVRI di Banjarmasin mulai berpikir langkah-langkah efisien. “Ini sangat penting untuk moralitas dan pendidikan bangsa yang baik dan berkualitas sehingga bangsa kita sekali waktu bisa menjadi bangsa yang besar,” tegasnya.
Hayono berharap RRI dan TVRI tetap bersama-sama dibawah satu kelembagaan, yang sementara Komisi I DPR sebut Radio Televisi Indonesia (RTI).
Menyoroti masalah Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kalsel yang tidak setuju dengan dibuatnya struktural, Haryono menjelaskan struktural boleh tapi rekrutmennya daripada anggota KPID tetap melalui DPRD sehingga ada keterkaitan antara KPID dengan daerahnya. “Kalau KPID daerah yang lain yang saya tangkap mereka setuju struktural,” kata Hayono.
Dia menambahkan, kelihatannya ada perbedaan pendapat antara KPID Kalsel dengan KPID daerah yang lain, saya baru tahu sekarang KPID Kalsel tidak setuju dengan struktural, himbuhnya.
Senada dengan anggota lainnya, Effendy Choirie (F-PKB) mengatakan, prihatin TVRI dan RRI terus menerus menggunakan uang negara tetapi tampilannya masih seperti ini dan manfaatnya tidak terlalu besar buat rakyat. “Kita ingin memiliki LPP yang punya sejarah ini bukan terus menerus bernostalgia, bukan terus menerus menjadi beban negara tetapi LPP yang sanggup menatap dan melayani perkembangan zaman,” jelasnya.
Menurutnya, memang beda sekali jika dibandingkan dengan swasta yang mempunyai kelembagaannya yang bagus, SDMnya pun bagus, jaringannya luas dapat melayani seluruh wilayah Indonesia meskipun kita batas. “Itu harus kita sadari bahwa TVRI maupun RRI belum sebagus swasta, terutama TVRI,” tambahnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, kelembagaan harus diubah, SDM dan alat-alatnya harus diperbaiki, begitu juga dengan kulturnya bukan kultur PNS, bukan kultur politik tetapi kulturnya harus kultur professional, kulturnya broadcast. “Jadi kalau ada ide-ide dari siapapun yang sifatnya untuk memperbaiki TVRI dan RRI, saya kira TVRI dan RRI harus proaktif,”paparnya.
