Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memperhatikan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.
Fasilitas pendidikan tersebut, bisa berupa bangunan sekolah maupun sarana pendukungannya seperti mebel bangku dan meja. "Hal utama ini ialah bangunan yang rusak sepert SD, SMP harus dibuat nyaman," kata Mohamad Nuh kepada TribunBekasi.com pada Rabu, 7 Februari 2024.
Mohamad Nuh juga tak ingin ada siswa belajar di lantai karena bangku dan mejanya rusak, sehingga dirinya mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki bank mebel berupa bangku dan meja belajar di sekolah.
"Jangan sampai ada lagi anak-anak belajar lesehan tidak tersedia bangku. Jadi menurut saya ada semacam gudang atau bank bangku dan meja anak sekolah," ungkapnya.
Jika ada bank mebel, kata Mohamad Nuh, maka ketika ada bangku dan meja rusak langsung bisa dikirim dan diganti yang baru. "Jadi ada bank persediaan bangku dan meja yang siap digunakan, ketika ada kerusakan bisa langsung dikirim dan dapat diakses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi," katanya.
Perhatikan infrastruktur
Selain meminta Pemkab Bekasi memperhatikan fasilitas pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi juga meminta pagu anggaran 2024 lebih memperhatikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Muara Gembong.
Pembangunan infrastruktur jangan lebih banyak di daerah perkotaan saja, tetapi memperhatikan juga daerah pesisir Kabupaten Bekasi.
"Hal penting jalan-jalan kabupaten dilayani dengan baik contohnya jalan menuju Muara Gembong karena sebenarnya daerah produktif penghasil udang, bandeng dan ikan-ikan lain," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh di Cikarang pada Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut Mohamad Nuh, adanya perhatian terhadap infrastruktur diharapkan mempermudah akses jalan dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan dibangunnya jalan pintas baru untuk mempercepat akses menuju wilayah Muaragembong.
"Diharapkan akses ke Muaragembong dibangun dengan baik dan bisa dibentuk jalan pintas yang memungkinkan orang-orang Muaragembong menjualnya ke Bekasi," katanya.
Mohamad Nuh juga meminta infrastruktur utama dibangun di tahun 2024 yang bisa menunjang kehidupan nyaman di Kabupaten Bekasi, seperti juga infrastruktur mengarah kepada lokasi TPA Burangkeng. Jangan sampai akses truk sampah terhambat karena jalan rusak ataupun area jalan yang sempit.
"Jangan gara-gara jalan tidak nyaman atau rusak, menyebabkan truk sampah yang bawa sampah rumah tangga ke Burangkeng jadi terhalang. Tentu saja ini menjadi bencana cukup serius di Kabupaten Bekasi karena sampah akan menumpuk di banyak tempat," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 737 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2024.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln menjelaskan, pihaknya menggenjot pembangunan maupun perbaikan jalan, serta jembatan sebagai sarana penghubung di tahun 2024.
Hal itu berdasarkan saran dan masukan masyarakat Kabupaten Bekasi."Ya memang kan infrastruktur jalan dan jembatan kerap jadi keluhan masyarakat. Maka ini menjadi fokus utama kami," kata Henri Lincoln.
Henri Lincoln melanjutkan, alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan sekitar Rp 737 miliar di tahun 2024.
Pembangunan jembata di Desa Pantai Bakti ini sudah tertunda sekitar kurang lebih 10 tahun.
"Program yang akan kita kerjakan di tahun ini yang dinantikan masyarakat, banyak juga di medsos kita itu, contohnya (pelebaran jalan) Kalimalang maupun jembatan Muaragembong," beber dia.
Kemudian jembatan lainnya yang akan digarap DSDABMBK Kabupaten Bekasi, yaitu Jembatan Cipamingkis. Jembatan Cipamingkis terletak di Jalan Cibarusah-Loji, Kecamatan Cibarusah.
"Saat ini hanya bisa dilewati satu jalur, rencananya untuk jalannya kita akan kerjakan juga di tahun ini. Jadi di tahun ini cukup banyak ya," terangnya.
