Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI bersama perwakilan Kementerian Sosial RI melakukan penyerahan simbolis bantuan sosial kepada Warga Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Selasa (28/11/2023). Nantinya bantuan dengan total senilai Rp217.987.091.655 akan disalurkan langsung kepada masyarakat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
“Kami hadir di tempat ini dari Komisi VIII itu salah satu mitranya adalah Kementerian Sosial.
Dan itu berasal dari APBN, bukan uang anggota (DPR) tetapi dari APBN,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayanti seraya berkelakar dengan para penerima bantuan saat memberikan sambutan.
Dengan jumlah nilai yang cukup fantastis tersebut, bantuan yang disalurkan tak hanya berupa uang tunai namun juga barang-barang yang dapat menunjang kehidupan dan produktivitas penerima manfaat seperti sembako, barang-barang modal usaha, kursi roda dan berbagai item lain.
Dari total bantuan sosial senilai Rp217.987.091.655 yang diserahkan terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu; (1) Bantuan Program Sembako Rp112.416.000, (2) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp105.523.091.655, (3) Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Rp33.000.000 dan Bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Rp15.000.000.
Pada kesempatan tersebut, Legislator Dapil DIY itu juga memberikan apresiasi kepada para pendamping PKH yang telah berupaya keras untuk terjun langsung ke masyarakat. Kontur wilayah Kulon Progo yang naik dan turun disebutnya menjadi tantangan tersendiri. Pendamping PKH adalah seorang tenaga pendamping yang bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat.
Kontur tanah Kulon Progo yang cukup menantang dengan perbukitan yang harus dilalui, membuat para Pendamping PKH harus tetap melaksanakan tugas di tengah satu kali honor per bulan yang tidak seberapa. Hal inilah yang menjadi sorotan Komisi VIII
“Terima kasih pada para pendamping PKH yang dengan kerja kerasnya naik-turun gunung karena satu orang (pendamping PKH) itu bisa membawahi dua ratus lima puluh, oh ada yang sampai empat ratus KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sementara empat ratus orang (KPM) itu harus selesai dan ditengok. Padahal medannya tidak sederhana,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Lebih lanjut My Esti juga menyinggung kebutuhan dana operasional bagi para pendamping PKH terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses kurang baik. Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan aspirasi yang diterimanya kepada para anggota Komisi VIII DPR RI yang turut hadir pada acara tersebut.
“Pendamping PKH tidak ada lagi dana operasional, hanya terima yang rutin satu bulan sekali honor itu. Ini yang menjadi PR kita seluruh indonesia. Maka saya kira ini yang perlu kita pertimbangkan. Sangat susah kalau kemudian sekian rumah lalu medan yang tidak terlalu baik itu kemudian ditanggung sendiri dengan honor yang sebenarnya tidak seberapa,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis juga mengungkapkan harapannya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kulon Progo. Ia berharap dengan banyaknya bantuan dan perhatian dari pihak-pihak terkait maka kemiskinan ekstrem yang ada di daerah tersebut dapat segera teratasi.
“Tadi sama-sama kita saksikan dan kita sendiri, juga ikut secara simbolis menyerahkan bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan itu, dengan perhatian dari berbagai unsur termasuk Kementerian Sosial dan DPR RI, kemiskinan ekstrim di Kulon Progo ini dapat teratasi secepatnya,” harap politisi Fraksi Partai Golkar dari Dapil Sumatera Barat II itu.
Merujuk pada paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 16,39 persen jauh di atas rata-rata nasional dan kemiskinan ekstrim menembus lebih dari 14 ribu jiwa atau 3,31 persen. Pemerintah terus mengupayakan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 melalui berbagai program, termasuk melalui pemberian bantuan sosial.
