Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipasi terkait meningkatnya kasus Covid-19 pada anak pasca diterapkannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sebelumnya, kata Netty, sejumlah pihak seperti organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) telah meminta pemerintah untuk menunda PTM.
“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM. Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," ujar Netty dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (28/9/2021).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu melanjutkan, berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Sehingga pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak terus meningkat.
Berdasarkan data 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun dari target 26 juta, baru 12,79 persen dosis 1 dan 8,84 persen dosis 2. Netty menilai realisasi vaksinasi bagi anak 12 hingga 17 tahun masih rendah, yang berarti masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksin. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar.
“Masih banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah. Baru 59 persen sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka,” kata legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Netty menjelaskan, hingga saat ini, dengan jumlah terinfeksi mencapai 4.209.403 dan meninggal 141.585 orang, WHO masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang harus waspada pandemi. “Saat ini mobilitas masyarakat makin tinggi, transportasi publik makin padat, mall dan pusat perbelanjaan juga makin ramai. Bahkan anak-anak di bawah 12 tahun pun sekarang sudah dibolehkan memasuki mal dan pusat perbelanjaan. Kondisi seperti ini rawan memicu penularan,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
Netty mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan PTM terbatas dan bolehnya anak-anak memasuki mal. "Antisipasi suasana euforia masyarakat karena turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi munculnya gelombang ketiga. Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," katanya prihatin.
