Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti kondisi perpolitikan Indonesia. Menurut dia politik Indonesia semenjak Pilkada 2017 hingga Pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020 menimbulkan polarisasi dan berujung pada kebencian dan permusuhan.
Zulkifli Hasan (Zulhas) melihat kancah politik Indonesia semenjak empat tahun terakhir semakin meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila ke-4 dalam Pancasila. Dampak lain dari cara berpolitik itu menunjukkan kepada masyarakat tentang karakater demokrasi yang culas dan hanya berpikir mencapai kemenangan semata.
“Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan. Berebut lobi dan pengaruh dengan agenda berbeda-beda. Tak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat bahkan muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial budayanya sangat tinggi,” ujar Zulkifli dalam pidato politiknya secara virtual, Rabu (24/3).
Di sisi lain, imbuh mantan ketua MPR itu, politisasi agama juga berlangsung secara brutal. Politik agama lantas menghasilkan Islamisme yang sempit dan simbolik belaka. Sehingga, memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radikal.
“Bahkan yang mengandalkan format negara agama dengan penerapan syariat Islam sebagai hukum formal,” katanya.
Padahal, melihat perkembangan dinamika politik sejak 2019, para negarawan menunjukkan sikap yang dewasa dalam berpolitik. Contohnya sikap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Keduanya dulu adalah rival dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kini mereka berada dalam kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto kini menjabat menteri pertahanan dan Sandiaga Uno menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Persaudaraan kebangsaan terganggu. Setelah pemenang Pilpres diperoleh pada akhirnya yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan Presiden yang terpilih,” katanya.
Semua menjadi satu. Sementara konsekuensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu terlanjur terjadi. “Pengkubuan ini tentu tak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
“Muncul cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus tereskalasi menjadi pikiran ‘us vs them’. Kami melawan mereka, yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Zulhas meminta semua pihak melakukan rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Para elite harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, politik agama, SARA, untuk menyelenggarakan sukses kekuasaan.
“Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menggunakan lagi spirit sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia,” tuturnya.
Zulkifli menuturkan, spirit Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme yang berketuhanan adalah landasan Ideologi final bagi Indonesia. Polarisasi yang terlanjur terjadi mengakibatkan kebingungan di tengah masyarakat untuk berpegang pada Ideologi mana yang harus diacu dalam berbangsa dan bernegara.
“Munculnya gerakan kelompok serta organisasi tertentu yang menawarkan penerapan hukum Islam misalnya, menjadi hukum negara bahkan dengan mempromosikan konsep negara islam melalui internasional. Harus kita cegah,” pungkasnya.
