Berjalan 10 bulan pandemi Covid-19 di Indonesia, jumlah pasien terkonfirmasi positif mendekati angka 1 juta kasus.
Tambahan kasus corona di Indonesia telah mencapai 999.256 kasus pada Senin (25/1/2021) dan diprediksi akan menembus lebih dari sejuta kasus pada Selasa besok.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19 selama 10 bulan ini.
Hal ini menyusul pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut adanya kesalahan dalam melakukan tracing serta testing dalam menangan Covid-19 di Indonesia.
Terlebih keputusan Menkes yang akan memilih menggunakan data milik KPU dalam program vaksinasi Covid-19.
Ia mendukung langkah pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam upaya menghentikan Covid-19.
Namun disatu sisi ia juga menyayangkan kenapa setelah 10 bulan baru menyadari adanya kesalahan itu.
"Kalau kita memperbaiki tentu itu semangat yang baik, tapi kenapa kok sampai 10 bulan kita baru menyadari ada hal yang salah disitu," kata Saleh saat berbincang di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (25/1/2021).
"Jadi kalau misal pendataannya salah berarti selama ini 10 bulan terkahir kita berkutat dengan hal yang salah," kata dia.
Ia cukup menyangkapan penanganan yang dilakukan selama ini, sebab negara telah mengeluarkan biaya yang cukup besar.
"Jadi kalau bener ya kita dukung, tetapi jangan salah ini juga harus dievaluasi juga selama 10 bulan ini, karena sudah menghabiskan uang anggaran dan waktu yang cukup terbuang, ini harus diperhatikan," imbuh Saleh.
Ia pun mendorong agar pemerintah mulai bekerja keras untuk menghentikan laju Covid-19 ini.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar upaya testing dan tracing lebih ditingkatkan. Ia berharap pemerintah bisa menggunakan alat buatan anak bangsa, GeNose dalam upaya mendeteksi Covid-19.
"GeNose ini kan biayanya murah, kalau ditest itu akurasinya diatas 90 %, kenapa kita tidak mempercepat produksi alat ini supaya kemampuan tracing dan testing kita bisa meningkat," ujar dia.
"Saya berharap pemerintah mulai bekerja keras karena ini tidak tanggung-tanggung biayanya besar, waktu kita terbatas sementara korban makin banyak," jelasnya.
"Kita mendukung seluruh upaya untuk menghentikan Covid-19, jangan dikira kalau kita melakukan kritik kita tidak mendukung, kita dukung tapi proses penanganannya harus terukur, terencana dan terkoordinasi dengan benar, melakukan komunikasi publik dengan DPR maupun dengan masyarakat luas supaya penganan Covid-19 bisa berjalan lebih cepat," tutupnya.
Pakai Data KPU
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, basis data yang digunakan dalam vaksinasi Covid-19 menggunakan data dari KPU.
Selain baru menyelenggarakan kegiatan nasional atau Pilkada, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan sendiri.
Hal itu disampaikan Budi dalam kegiatan virtual bertajuk "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang dikutip Tribunnews.com, dalam tayangan YouTube PRMN Suci, Jumat (22/1/2021).
"Saya enggak mau lagi memakai data Kementerian kesehatan. Saya sudah kapok. Saya ambil datanya KPU. KPU manual itu kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Jadi Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat di atas 17 tahun," ungkap mantan wamen BUMN ini.
Budi memiliki alasan, lebih memilih basis data milik KPU. Pasalnya, saat menyiapkan lokasi penyuntikan vaksinasi dan menggunakan data Kemenkes, banyak fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang tidak detail tercatat.
